Hukum Perdata
Sengketa keperdataan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta mengganggu operasional bisnis maupun kehidupan personal Anda. Penanganan yang tepat memerlukan strategi hukum yang matang, baik secara damai maupun melalui jalur persidangan.
Sabani & Partners Law Firm siap mendampingi individu maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai sengketa perdata melalui jalur negosiasi (non-litigasi) hingga pendampingan penuh di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Kasasi & PK).
Jasa Hukum Kami:
Sengketa Wanprestasi (Ingkar Janji): Penanganan perkara atas pihak yang melanggar kesepakatan, terlambat/macet membayar kewajiban bisnis, atau menolak mengosongkan aset sewa. [Baca selengkapnya: Jasa Pengacara Perdata (Wanprestasi & PMH)]
Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Gugatan tuntutan ganti rugi atas tindakan pihak lain yang merugikan finansial atau reputasi Anda, seperti sengketa penyerobotan lahan atau perusakan properti.
Sengketa Utang-Piutang: Penagihan piutang macet secara profesional, pengiriman somasi, negosiasi restrukturisasi utang, hingga eksekusi jaminan pinjaman.
Sengketa Hak Milik & Aset Kebendaan: Perlindungan dan pemulihan hak atas aset (tanah, bangunan, atau barang berharga) yang dikuasai atau disengketakan pihak lain secara tidak sah.
Legal Drafting, Somasi & Mediasi (Non-Litigasi): Analisis dokumen perjanjian (legal review), penyusunan Surat Somasi, serta pelaksanaan negosiasi/mediasi untuk mencapai kesepakatan damai.
Pertanyaan Umum
Apa saja perkara yang termasuk dalam hukum perdata?
Hukum perdata mencakup berbagai persoalan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), sengketa perjanjian, tuntutan ganti rugi, utang-piutang, dan berbagai sengketa keperdataan lainnya.
Apa perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH)?
Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sedangkan PMH berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Apakah sebelum mengajukan gugatan harus mengirim somasi?
Tidak semua perkara perdata wajib didahului somasi. Namun, dalam perkara tertentu, somasi dapat diperlukan atau bermanfaat sebagai langkah untuk memberikan peringatan dan membuka peluang penyelesaian sebelum gugatan diajukan.
Apakah perkara perdata dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan?
Ya. Penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, somasi, mediasi, atau bentuk penyelesaian sengketa lainnya apabila para pihak masih memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan.
Berapa biaya jasa pengacara untuk perkara perdata?
Biaya jasa hukum disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas perkara, nilai sengketa, wilayah pengadilan, serta ruang lingkup pendampingan. Besaran biaya akan disampaikan dan disepakati bersama sebelum pekerjaan dimulai.
Butuh konsultasi atau jasa hukum?
Diskusikan masalah hukum anda bersama kami
untuk mendapatkan solusi hukum yang tepat.